Bandung – Dalam rangka pelaksanaan program kerja tahun 2024, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, melalui Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Ditjen Politik dan PUM, Kemendagri menyelenggarakan kegiatan “Dialog Interaktif Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah”. Kegiatan tersebut digelar di Sari Ater Kamboti Hotel Bandung, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selasa, (5/3/2024).


Kegiatan yang dipimpinan langsung oleh Plh. Dirjen Politik dan PUM, Kemendagri, Togap Simangunsong mewakili Menteri Dalam Negeri tersebut dihadiri oleh Peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang, yang terdiri dari unsur: Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baik yang berbadan hukum maupun Ormas tidak berbadan hukum di Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Mahasiswa di Provinsi Jawa Barat. dan Perwakilan ASN pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.


Sebelum kegiatan tersebut dibuka, Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Drajat Wisnu Setyawan dalam laporannya menjelaskan, perlunya revolusi mental dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.


Menurutnya, pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur Bangsa pada generasi muda menjadi kunci dalam memajukan sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.


“Revolusi mental diperlukan untuk menangkal praktik-praktik tidak jujur dan kehilangan integritas, membangkitkan etos kerja keras, daya saing, serta semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”. tandas Drajat Wisnu.


“Melalui pandangan ini, Indonesia diarahkan untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara”. tambahnya.


Kemudian selanjutnya dalam kesempatan tersebut Plh. Dirjen Politik dan PUM, Kemendagri, Togap Simangunsong dalam sambutannya mengatakan, pentingnya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai sebuah upaya untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru demi memperkuat karakter dan identitas bangsa Indonesia.


Togap juga menyoroti sejarah panjang GNRM yang pertama kali digaungkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 dan kembali diperkenalkan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, pada Tahun 2014.


Ia menekankan, bahwa pemahaman akan wawasan kebangsaan menjadi landasan yang krusial dalam memperkokoh keutuhan bangsa di tengah beragamnya suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia.


“Dalam konteks implementasi GNRM, Kemendagri turut berperan sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersatu dan pembina Gugus Tugas GNRM di daerah”. kata Togap.


“Melalui upaya ini, Kemendagri mendorong pelaksanaan program GNRM yang efisien secara anggaran serta memperkuat semangat Revolusi Mental sebagai sebuah gerakan kolektif”. tambahnya.


“Dalam hal ini, percepatan pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) menjadi fokus utama dalam mewujudkan perubahan positif di seluruh lapisan masyarakat Indonesia”. tutup Togap.


Sebagai informasi kegiatan Dialog Interaktif Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah tersebut menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan dari Ditjen Politik dan PUM, Kemendagri. Di akhir acara para peserta diberi kesempatan bertukar gagasan dan strategi untuk memperkuat implementasi GNRM.


Narasumber-narasumber yang memaparkan materi diantaranya adalah;

Kaban Kesbangpol Purwakarta, Yus Djunaedi Rusli.dengan tema materi; “Sosialisasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan”.

Kaban Kesbangpol Kota Cimahi, Mardi Santoso dengan tema materi; “Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)”.

Kabid. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, R. Roni Sukmaya PK. Dengan tema materi; “Implementasi Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah”.


Ditjen Politik dan PUM